Rapat Koordinasi Persiapan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Pta Pontianak Dengan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat
Selasa, 7 Juni 2022 disela-sela kegiatan Pengawasan dan Pembinaan oleh Timwasbin PTA. Pontianak, sekretaris beserta panitera dan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh mengikuti kegiatan rapat koordinasi persiapan penyusunan pagu indikatif 2023 untuk DIPA 04 di ruang kerja masing-masing.
Rapat daring yang diikuti oleh seluruh pengadilan agama se-Kalimantan Barat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris PTA. Pontianak H. Nursahni, S.H didampingi oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Haida Rosida Harissanty, S.Ag, dan pejabat kepaniteraan PTA. Pontianak.
Pada kesempatan ini, H. Nursahni, S.H. menyampaikan, walaupun pagu indikatif tahun anggaran 2023 belum diterima, namun setiap satker diminta untuk mempersiapkan usulan kegiatan tahun 2023 dengan mengacu pada data realisasi anggaran tahun sebelumnya. Beliau juga menambahkan pada tahun 2023 untuk pagu indikatif Direktur jenderal Badan Peradilan Agama terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.150.718.000 (enam milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian kenaikan pagu per program sebagai berikut :
Kode |
Program |
TA 2022 |
TA 2023 |
Selisih |
005.04.BF |
Penegakan dan Pelayanan Hukum |
76.115.385 |
83.652.462 |
7.537.077 |
005.04.WA |
Dukungan Manajemen |
41.639.962 |
40.253.603 |
(1.386.359) |
Walaupun secara global ada peningkatan pagu indikatif TA 2023, namun terjadi penurunan pagu pada program dukungan manajemen sehingga akan mengganggu beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh Dirjen Badilag pada program tersebut yaitu penurunan pada belanja operasional.
Ada empat program yang menjadi fokus utama Badilag pada tahun anggaran 2023, yaitu : 1. digitalisasi arsip perkara, 2. layanan terhadap perempuan dan anak di pengadilan serta penyandang disabilitas, 3. pemenuhan alat pengolah data pada pengelola pnbp dalam hal ini kasir, dan 4.implementasi kebijakan mutasi tenaga teknis.
Selanjutnya Sekretaris PTA. Pontianak juga mengingatkan kepada pengadilan agama se-Kalimantan Barat agar benar-benar mengawal apa yang menjadi program prioritas Dirjen Badilag pada tahun 2022, khususnya optimalisasi e-court untuk pengguna lainnya dan gugatan mandiri serta optimalisasi pembangunan zona integritas.
Adapun Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh satker untuk mendukung keberhasilan program prioritas Badilag di tahun 2022 ini adalah melaksanakan monitoring, evaluasi, kolaborasi dan kontribusi.
Sebagai penutup kegiatan rapat dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2022, PTA. Pontianak juga merilis Data Realisasi Anggaran pengadilan agama se-Kalimantan Barat Per 6 Juni 2022 dan sekaligus meminta penjelasan dari sekretaris masing-masing satker terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran. (Ard)